Wacana peleburan kantor presiden dan wakil presiden dari kubu Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dinilai sebagai bukti bahwa Jokowi tidak mandiri dalam mengambil keputusan.Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda mengatakan, rencana kubu Jokowi-JK tersebut menunjukkan kelemahan Jokowi. Sebab, hal itu bukti Jokowi cukup bergantung pada JK.
"Wacana itu merupakan konfirmasi bahwa Jokowi memang tidak mandiri memutuskan sesuatu. Bukan apa-apa, saya kok melihatnya sebagai cermin kelemahan Jokowi dalam hal kapasitas," kata Chairul, Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Menurutnya, sejak masa Soekarno sampai sekarang dua lembaga itu itu selalu dipisah. "Ini pertama dalam sejarah Indonesia jika kantor presiden dan wakil presiden dijadikan satu," katanya.
Dia mengatakan seharusnya seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam memutuskan. Bukan sekadar menjalankan atau bergantung pada konsultasi dengan wakil presidennya.
"Kenapa tidak sekalian saja Pak JK yang jadi presiden?" sindir Chairul.
Apalagi, Chairul menilai JK lebih dominan dibanding Jokowi. Chairul mencermati sejak debat capres-cawapres perdana, Jokowi terlihat tampil tidak percaya diri.
“Apalagi nanti tak ada pembagian yang jelas, tidak seperti pembagian sebelum-sebelumnya misalnya presiden di pemerintahan dan hubungan luar negeri, wapres bidang ekonomi. Aneh sekali kalau semua dikoordinasi secara bersama-sama,” kata Chairul.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK, Andi Widjojanto mengatakan, jika Jokowi-JK terpilih pada pilpres maka lembaga presiden dan wakil presiden akan melebur jadi satu.
"Cita-cita kami memang memperkuat lembaga kepresidenan. Tidak ada kantor wapres, yang ada presiden dan wapres jadi satu," ujar Andi Widjajanto, Rabu (11/6/2014). [inilah/im]
Posting Komentar