Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengawali pemerintahannya dengan kenaikan tipis utang pemerintah menjadi Rp 2.608,14 triliun. Jumlah tersebut merupakan utang pemerintah baik kepada domestik maupun lembaga keuangan internasional untuk posisi per November 2014.
Jumlah utang tersebut meningkat tipis dibandingkan utang pemerintah per-Oktober 2014 yang sebesar Rp 2.601,16 triliun. Untuk posisi utang pemerintah sebesar Rp 2.608 triliun itu terdiri dari pinjaman Rp 673,58 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.934,82 triliun. Demikian data yang dirilis Kementerian Keuangan seperti dikutip Jumat (19/12).
Pinjaman luar negeri menguasai mayoritas dengan jumlah mencapai Rp 670,72 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 2,6 triliun. Dari semua utang bilateral, Jepang merupakan kreditur terbesar dengan jumlah piutang ke Indonesia sebesar Rp 338,14 triliun (50,2%).
Kreditur terbesar selanjutnya adalah Perancis sebesar Rp 213,89 triliun (31,8%), Jerman Rp 25,16 triliun (3,7%), dll. Untuk lembaga multilateral, Bank Dunia tercatat sebagai kreditur terbesar dengan porsi piutang ke Indonesia sebesar Rp 171,33 trilin (25,4%), ADB Rp 105,67 triliun (15,7%), IDB Rp 7,17 triliun (1,1%).
Untuk utang dalam bentuk SBN, mayoritas masih dikuasai SBN dalam rupiah dengan porsi Rp 1.486,65 triliun (57%) dan sisanya dalam denominasi valas sebesar Rp 448,18 triliun (17,2%).
Dari sisi nominal, porsi utang pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat. Akan tetapi jika dilihat dari persentase utang terhadap PDB, jumlahnya cenderunt turun.
Jika pada tahun 2009 persentasenya mencapai 28,3%, tahun 2010 menjadi 26,1%, tahun 2011 sebesar 24,4%, 2012 sebesar 24%, tahun 2013 sebesar 26,2%, tahun 2014 sebesar 25,6%.
Pemerintahan Jokowi sendiri sudah bertekad untuk mengurangi jumlah pinjaman dalam negeri mulai tahun 2015. Target itu diharapkan bisa tercapai seelah pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kenaikan harga BBM membuat pemerintah bisa menghemat anggaran yang selanjutnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja.
“Setelah adanya penyesuaian harga BBM, terdapat potensi penurunan target defisit APBN-P 2015 yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan target pembiayaan SBN,” jelas Bambang beberapa waktu lalu.
Pada APBN 2015 diputuskan defisit 2,2% atau setara dengan Rp 245,9 triliun. Secara persentase lebih rendah dari APBN Perubahan 2014 yang ditargetkan sebesar 2,4% atau Rp 241,5 triliun. Tahun 2015, pemerintah berencana menerbitkan SBN Rp 277 triliun. Namun, target ini kemungkinan akan dipangkas setelah adanya kenaikan harga BBM.
Pengurangan penerbitan SBN ini juga merupakan bentuk antisipasi risiko dari peningkatan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS). Kebijakan dari The Fed diprediksi dapat mempengaruhi tingkat suku bunga global dan pada akhirnya dapat meningkatkan biaya utang pemerintah.
"Risiko ini tentunya menjadi perhatian utama pemerintah dalam penyusunan rencana pembiayaan di tahun depan," ujar Bambang.
Sumber : Rimanews
Jumlah utang tersebut meningkat tipis dibandingkan utang pemerintah per-Oktober 2014 yang sebesar Rp 2.601,16 triliun. Untuk posisi utang pemerintah sebesar Rp 2.608 triliun itu terdiri dari pinjaman Rp 673,58 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.934,82 triliun. Demikian data yang dirilis Kementerian Keuangan seperti dikutip Jumat (19/12).
Pinjaman luar negeri menguasai mayoritas dengan jumlah mencapai Rp 670,72 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 2,6 triliun. Dari semua utang bilateral, Jepang merupakan kreditur terbesar dengan jumlah piutang ke Indonesia sebesar Rp 338,14 triliun (50,2%).
Kreditur terbesar selanjutnya adalah Perancis sebesar Rp 213,89 triliun (31,8%), Jerman Rp 25,16 triliun (3,7%), dll. Untuk lembaga multilateral, Bank Dunia tercatat sebagai kreditur terbesar dengan porsi piutang ke Indonesia sebesar Rp 171,33 trilin (25,4%), ADB Rp 105,67 triliun (15,7%), IDB Rp 7,17 triliun (1,1%).
Untuk utang dalam bentuk SBN, mayoritas masih dikuasai SBN dalam rupiah dengan porsi Rp 1.486,65 triliun (57%) dan sisanya dalam denominasi valas sebesar Rp 448,18 triliun (17,2%).
Dari sisi nominal, porsi utang pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat. Akan tetapi jika dilihat dari persentase utang terhadap PDB, jumlahnya cenderunt turun.
Jika pada tahun 2009 persentasenya mencapai 28,3%, tahun 2010 menjadi 26,1%, tahun 2011 sebesar 24,4%, 2012 sebesar 24%, tahun 2013 sebesar 26,2%, tahun 2014 sebesar 25,6%.
Pemerintahan Jokowi sendiri sudah bertekad untuk mengurangi jumlah pinjaman dalam negeri mulai tahun 2015. Target itu diharapkan bisa tercapai seelah pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kenaikan harga BBM membuat pemerintah bisa menghemat anggaran yang selanjutnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja.
“Setelah adanya penyesuaian harga BBM, terdapat potensi penurunan target defisit APBN-P 2015 yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan target pembiayaan SBN,” jelas Bambang beberapa waktu lalu.
Pada APBN 2015 diputuskan defisit 2,2% atau setara dengan Rp 245,9 triliun. Secara persentase lebih rendah dari APBN Perubahan 2014 yang ditargetkan sebesar 2,4% atau Rp 241,5 triliun. Tahun 2015, pemerintah berencana menerbitkan SBN Rp 277 triliun. Namun, target ini kemungkinan akan dipangkas setelah adanya kenaikan harga BBM.
Pengurangan penerbitan SBN ini juga merupakan bentuk antisipasi risiko dari peningkatan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS). Kebijakan dari The Fed diprediksi dapat mempengaruhi tingkat suku bunga global dan pada akhirnya dapat meningkatkan biaya utang pemerintah.
"Risiko ini tentunya menjadi perhatian utama pemerintah dalam penyusunan rencana pembiayaan di tahun depan," ujar Bambang.
Sumber : Rimanews
Posting Komentar