Jakarta - Munculnya pertentangan soal wancana kenaikan harga BBM bersubsidi di kubu PDI Perjuangan, dinilai akibat dari hasil pertemuan yang dilakukan antara Presiden SBY dengan presiden terpilih Jokowi, di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu.
Wacana kenaikan yang ditabuh oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, karena dinilai adanya ruang fiskal di RAPBN 2015 yang sangat kecil, sehingga dinilai sangat sulit bagi pemerintahan mendatang untuk mengaplikasikan semua program-programnya.
Demikian disampaikan Ketua DPP Demokrat, Ikhsan Modjo dalam acara diskusi, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8) seperti dilansir Aktual.
"Sebelum pertemuan di Nusa Dua Bali ini, beliau-beliau di rumah transisi melakukan kalkulasi dari RAPBN 2015. Dari informasi yang saya dapat ditemukan angka misalkan Rp20 triliun," kata dia.
"Dengan program nawaciptanya pak Jokowi-JK dirasakan ruang fiskal sebesar itu tidak cukup. Ini juga yang menyebabkan ada usulan kenaikan harga BBM yang diajukan dalam pertemuan di Nusa Dua Bali," tambahnya.
Pada pertemuan itu, Jokowi menyampaikan bahwa dari hitungan RAPBN 2015 dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp6,62 triliun, hanya didapati anggaran sebesar Rp20 triliun yang dapat diutak-atik untuk menjelankan sejumlah program pasangan nomor urut dua itu.
"(Namun) dari informasi yang saya dapat juga ternyata dalam pertemuan itu pak SBY menunjukan kepada pak Jokowi bahwa sebenarnya dari Rp600 triliun (anggaran) itu bukan Rp20 triliun yang ada. Tapi kami (pemerintahan SBY) mengalokasikan dana yang bisa anda modifiksi untuk program anda sebesar Rp180 trilun," paparnya.
Dengan informasi itu, secara otomatis ada semacam implisit kecukupan anggaran di dalam ruang fiskal RAPBN 2015 tidak sekecil yang diperkirakan sebelumnya dari kajian rumah transisi.
"Ini pula yang membuat kemudian intonasinya berbeda, yang awalnya getol naikin harga, sekarang balik arah seperti Maruar Sirait (Ara) dan Rieke yang mengatakan jangan naikan BBM," tandasnya. [yq]
Posting Komentar