Upaya Pecah Belah Dengan Rayuan Jokowi Untuk Khianati Koalisi Merah Putih Tak Digubris

Meski hujan rayuan dari kubu Joko 'Jokowi' Widodo-Jusuf Kalla kepada PPP (Partai Persatuan Pembangunan) untuk mengkhianati koalisi Merah Putih dan bergabung ke koalisi PDIP nyaris tak berhenti, namun partai berlambang Ka’bah itu menegaskan tidak akan tergoda dengan rayuan gombal.

Hal ini ditegaskan Ketua DPP PPP, Ahmad Dimyati Natakusumah yang mengatakan bahwa partainya tidak akan mudah dibujuk rayu oleh kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"PPP tetap harus konsisten di Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang. Kita kan biasa dirayu, tapi kita tidak mau dirayu (kubu Joko-Kalla). Karenanya PPP lebih condong kita berada di luar pemerintahan," ujar Dimyati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8), seperti dilaporkan Spektanews.

Dimyati juga mengatakan kecenderungan PPP pada Muktamar mendatang untuk tetap berada di barisan koalisi Merah Putih agar menjadi partai penyeimbang bagi pemerintahan. Apalagi dengan komposisi koalisi Merah Putih yang menggungguli koalisi PDIP di parlemen. Akan menjadikan pemerintahan semakin konstruktif.

"Kalau menurut saya akan maju ya bangsa ini, kalau antara parlemen dan pemerintah akan seru karena menjadi penyeimbang dan ini akan hebat negara ini," tandasnya.

Menurut dia, berbeda halnya jika di parlemen diduduki oleh partai mayoritas pendukung pemerintah, itu akan menjadi sulit untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

"Kalau di sini (parlemen) kubu pemerintah, di sana kubu pemerintah, waduh bagaimana bangsa dan negara ini. Nah ini kan penyeimbang, saling kuat, saling mengawasi," pungkasnya.

Begitu juga dengan Partai Golkar akan menolak seandainya didekati kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Apapun konsesinya, seandainya ditawarkan, partai berlambang pohon beringin itu akan tetap berada dibarisan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Kalau katakanlah sekarang dibutuhkan, kenapa tidak sejak awal. Dulu merasa tidak butuh Golkar, kok sekarang katakanlah minta-minta gabung," kata Ketua DPP Golkar Firman Soebagyo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (22/8) seperti dikutip Aktual.

Menurutnya, keputusan apapun dipartainya dilakukan oleh Ketum Aburizal Bakrie. Dan, Ketum berada pada garis keputusan sekaligus menjalankan mandat yang telah diberikan seluruh kader Golkar. Komitmen di KMP menjadi bagian dari mandat itu.

"Ketum jalankan amanat partai, itu sudah dijalankan Ketum, tidak bisa Ketum melakukan keputusan diluar kebijakan. Gabung di KMP itu keputusan kami," jelas Firman.