JAKARTA - Dalam diskusi pasca Pilpres 9 Juli 2014 dan dalam proses pengumunan pilpres 22 Juli 2014 silam ada hal yang sebenarnya luput dari perhatian masyarakat.
Rakyat luput pada kekuatan dan jaringan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal isu akan adanya kekisruhan dampak dari gugatan hasil penetapan pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta. "Diduga akan ada chaos, jika benar demikian maka SBY akan mengambil alih kekuasaan hingga 2015 atau hingga masa berakhir jabatan KPK pada 2014." ucap Aendra Medita mantan pimred Asatunews dan pendiri AJI.
"Hal ini tidaklah berlebihan, jika kekuatan asing dan aseng begitu dominan dibelakang layar panggung Jokowi-Jk ini dan KPK bisa saja memenjarakan keluarga SBY yang terindikasi skandal korupsi" papar Aendra lagi.
Namun sebelum beranjak kepada chaos itu tentu SBY akan memaksimalkan dan berkeyakinan jika Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menangani secara baik soal gugatan hasil pilpres ini agar peralihan atau transisi pemerintahan berjalan dengan baik.
Prediksi ini juga sudah pernah disampaikan oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menyebut ada potensi kekosongan pemerintahaan di 2014 ini.
"Saya tetap punya keyakinan sekaligus harapan agar segala sesuatunya bisa diproses dengan baik, karena yang penting adalah regularitas demokrasi harus dapat kita jaga," ujar SBY dalam wawancaranya yang dikutip dalam Youtube pribadinya, Jumat (25/7/2014).
SBY menjelaskan, yang dimaksud dengan regularitas demokrasi adalah proses transisi pemerintahan yang sesuai dengan waktunya.
Sehingga jika proses pergantian pemerintahan di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali, maka hal itu harus bisa dijalankan dan dipegang oleh semua pihak.
"Artinya tanggal 20 Oktober yang akan datang saya betul-betul bisa mengakhiri tugas dan kewajiban saya memimpin negeri ini menjalankan roda pemerintahan dan kemudian presiden baru dengan pemerintahannya bisa memulai tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara dengan dukungan kita semua," ungkapnya.
SBY mengkritik adanya pemikiran dan pendapat dari beberapa pihak yang menyarankan agar pemerintahannya diperpanjang selama satu tahun lagi.
Sebab situasi dan dinamika politik di pilpres saat ini cukup panas dan berpotensi mengguncang stabilitas nasional.
"Saya katakan itu bukan solusi, itu bukan opsi yang baik. Justru kita semua termasuk saya pribadi harus betul-betul berupaya memenuhi jadwal kenegaraan yang ada sebagaimana saya sampaikan tadi regularitas demokrasi yang harus kita junjung tinggi," tandasnya.
Sebelumnya, memang muncul gagasan atau wacana kekisruhan politik di pilpres ini akan memicu terganggunya stabilitas ketahanan nasional.
Untuk menjaga hal itu dan kemungkinan adanya proses pilpres berubah atau diulang, pemerintahan SBY-Boediono bisa diperpanjang selama satu tahun lagi. [adv/inl/voa/jat]
Posting Komentar